Partai penguasa Thailand berjanji akan menyelesaikan perselisihan negaranya dengan Kamboja menjelang pemilihan umum yang akan digelar bulan depan. Janji ini disampaikan di tengah upaya partai tersebut mempertahankan kekuasaan sekaligus memulihkan citra Thailand yang belakangan disorot sebagai jalur transit bagi korban penipuan dan perdagangan manusia lintas negara.
Partai Bhumjaithai akan Selesaikan Sengkete Tanah dengan Kamboja
Partai Bhumjaithai, partai konservatif yang berkuasa sejak September, memosisikan diri sebagai kekuatan politik paling tegas dalam menjaga kedaulatan Thailand selama sengketa perbatasan dengan Kamboja. Konflik bersenjata sempat pecah selama lima hari pada Juli lalu, kembali meningkat pada Desember, sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata.
Jika kembali memenangkan pemilu pada 8 Februari, Bhumjaithai menyatakan akan tetap mempertahankan sikap tegas dalam melindungi wilayah negara, sembari berupaya memulihkan hubungan bilateral demi membuka kembali perbatasan dan menghidupkan perdagangan lintas negara. Hal tersebut disampaikan oleh Sihasak Phuangketkeow, Menteri Luar Negeri Thailand sekaligus kandidat perdana menteri kedua dari partai tersebut, setelah pemimpin petahana Anutin Charnvirakul.
Namun demikian, Sihasak menegaskan bahwa kemajuan diplomatik hanya dapat dicapai jika gencatan senjata yang berlaku sejak 27 Desember tetap dihormati. Kesepakatan tersebut memungkinkan kedua negara menarik persenjataan berat dari wilayah perbatasan serta bekerja sama dalam penyingkiran ranjau darat dan pemberantasan jaringan penipuan lintas batas.
Partai Bhumjaithai, Sihasak Sebut Kamboja Sensitif
Kami bertekad melindungi kedaulatan dan integritas teritorial kami, ujar Sihasak dalam wawancara pada Jumat malam. Ia menambahkan bahwa Thailand berharap dapat segera membangun kembali kepercayaan dan melanjutkan hubungan normal dengan Kamboja, sembari mengingatkan bahwa situasi saat ini masih sangat sensitif dan rawan provokasi.
Sihasak juga menepis pernyataan pejabat Kamboja Keo Remy, yang menyebut kembalinya Bhumjaithai ke tampuk kekuasaan berpotensi memicu bentrokan perbatasan ketiga. Ia menilai komentar tersebut sebagai provokasi verbal sekaligus campur tangan terhadap urusan dalam negeri Thailand.
Didukung hubungan yang erat dengan militer, Anutin Charnvirakul berhasil memanfaatkan citra kepemimpinan masa konflik untuk mendongkrak popularitas partainya sejak ketegangan perbatasan meningkat pada Mei lalu. Sikap keras ini mendapat sambutan positif dari pemilih konservatif dan masyarakat pedesaan, khususnya di tujuh provinsi perbatasan wilayah timur laut, sehingga memicu lonjakan sentimen nasionalisme pasca bentrokan.
Anutin naik ke tampuk kekuasaan pada September setelah tumbangnya pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Partai Pheu Thai di bawah Paetongtarn Shinawatra. Pemerintahan tersebut digulingkan menyusul bocornya percakapan telepon Paetongtarn dengan mantan pemimpin Kamboja, yang berujung pada pemecatannya oleh pengadilan karena pelanggaran etika.
Meski Pheu Thai menyatakan mampu menyelesaikan konflik jika kembali berkuasa, kepercayaan publik terhadap partai yang didukung keluarga Shinawatra telah menurun. Hal ini dipengaruhi oleh hubungan pribadi mereka dengan dinasti Hun yang berkuasa di Kamboja sebelum sengketa perbatasan mencuat.
Sementara itu, Partai Rakyat yang progresif dan beranggotakan banyak pemilih muda juga menyerukan penyelesaian damai. Namun, partai yang belum pernah memerintah ini dinilai belum teruji dalam menangani konflik teritorial, terutama di tengah tingginya dukungan publik terhadap angkatan bersenjata.
Konflik dengan Kamboja juga dibingkai oleh pemerintah Thailand sebagai bagian dari perang melawan kejahatan transnasional. Angkatan udara Thailand dilaporkan telah menyerang sejumlah lokasi di wilayah tetangga yang diduga digunakan untuk operasi militer atau drone, termasuk bangunan kasino yang telah ditinggalkan.
Di sisi lain, Sihasak menegaskan pentingnya pembenahan di dalam negeri agar Thailand tidak lagi menjadi pusat transit bagi korban penipuan regional. Menurutnya, Thailand harus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat agar dapat memimpin upaya regional dan internasional dalam memerangi kejahatan penipuan.
Tekanan Internasional Jika Pertempuran tidak Dihentikan
Tekanan internasional juga datang dari Donald Trump, yang pada Juli lalu mengancam akan membekukan kesepakatan dagang dengan Thailand dan Kamboja jika pertempuran tidak dihentikan. Meski gencatan senjata kemudian tercapai, Amerika Serikat tetap memberlakukan tarif 19 persen terhadap barang dari kedua negara sebagai bagian dari kebijakan proteksionis yang lebih luas.
Bhumjaithai berencana menjadikan penurunan tarif tersebut sebagai prioritas dalam negosiasi perdagangan mendatang dengan Amerika Serikat. Selain itu, Sihasak mengatakan pemerintahan baru akan menginstruksikan para duta besar Thailand untuk mencari pasar ekspor baru dan menarik investasi asing langsung.
Menurutnya, stabilitas politik dan konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan investor, setelah pasar saham Thailand mencatat arus keluar dana asing Tuna55 yang bersih selama tiga tahun berturut-turut sejak 2023. Thailand masih merupakan tempat yang menarik untuk berinvestasi, asalkan kami memiliki pemerintahan yang stabil, ujarnya.
