Iklim investasi menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di tengah upaya pemerintah menarik investor domestik maupun asing, persoalan klasik berupa tumpang tindih regulasi masih menjadi hambatan serius. Ketidakselarasan aturan antar lembaga dan tingkat pemerintahan membuat proses investasi berjalan lambat, tidak efisien, dan penuh ketidakpastian.
Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada investor besar, tetapi juga pelaku usaha menengah dan kecil yang ingin mengembangkan bisnisnya. Ketika aturan tidak sinkron, biaya usaha meningkat dan minat investasi pun menurun.
Regulasi Tidak Sinkron Antar Lembaga Investasi
Salah satu penyebab utama terhambatnya investasi adalah regulasi yang saling bertabrakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam praktiknya, izin usaha yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat kerap harus menyesuaikan kembali dengan aturan daerah yang berbeda. Kondisi ini membuat investor harus mengurus perizinan berlapis, yang memakan waktu dan biaya tambahan.
Tidak jarang pula aturan dari kementerian satu dengan kementerian lain memiliki tafsir yang berbeda terhadap satu objek investasi. Akibatnya, pelaku usaha berada dalam posisi sulit karena harus memilih aturan mana yang harus dipatuhi, dengan risiko sanksi jika dianggap melanggar regulasi lainnya.
Dampak Langsung terhadap Minat Investor
Ketidakpastian hukum akibat peraturan tumpang tindih memberikan sinyal negatif bagi investor. Dunia usaha sangat bergantung pada kepastian regulasi untuk menyusun perencanaan jangka panjang. Ketika aturan mudah berubah atau saling bertentangan, risiko investasi meningkat secara signifikan.
Investor asing, khususnya, cenderung membandingkan kemudahan berusaha antar negara. Jika suatu negara dinilai memiliki birokrasi rumit dan regulasi tidak konsisten, mereka akan memilih memindahkan modal ke negara lain yang menawarkan kepastian dan efisiensi lebih baik.
Proyek Strategis Ikut Tersendat
Tumpang tindih regulasi juga berdampak pada pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Sejumlah proyek infrastruktur dan industri kerap mengalami keterlambatan karena perbedaan aturan tata ruang, lingkungan, hingga perizinan lahan. Proses penyelesaian konflik regulasi ini sering kali memakan waktu lama, sehingga menghambat realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Bagi daerah, kondisi ini berarti hilangnya potensi pendapatan dan kesempatan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Padahal, investasi seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan wilayah.
Perlu Harmonisasi dan Penyederhanaan Aturan
Untuk mengatasi persoalan ini, harmonisasi regulasi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Pemerintah Tuna55 perlu memastikan setiap kebijakan baru selaras dengan aturan yang sudah ada, serta melibatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan.
Penyederhanaan perizinan dan penguatan sistem layanan terpadu juga dinilai penting agar investor tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit. Dengan regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, kepercayaan investor dapat kembali meningkat.
Kepastian Hukum Jadi Kunci Daya Saing
Pada akhirnya, kepastian hukum adalah fondasi utama iklim investasi yang sehat. Selama peraturan masih tumpang tindih dan sulit diimplementasikan, potensi investasi tidak akan optimal. Reformasi regulasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dan menarik lebih banyak investasi di tengah persaingan global yang semakin ketat.
